Tunggakan Kompensasi 1,6 Milyar Soal Pengelolaan Pasar Rengasdengklok Jadi Temuan BPK

Dok foto Pasar Baru Proklamasi Rengasdengklok

JUSTISI.ID || KARAWANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap nilai kontribusi PT VIM atas Kerja Sama Pembangunan Pasar Rengasdengklok (RDK)

sebesar Rp800.000.000,00 per-tahun berindikasi ditetapkan terlalu rendah.

Dan BPK juga menilai

tunggakan kompensasi dan kontribusi sebesar Rp1.600.000.000,00 berpotensi tidak tertagih.

Pembangunan Pasar RDK dilakukan dengan mekanisme kerja sama BGS antara Disperindag Kabupaten Karawang dengan PT VIM.

Kerja sama diatur melalui PKS Nomor: 073/2815/KSM tanggal 27 Mei 2019 dan kemudian dilakukan addendum melalui PKS Nomor: 510.16/530/PASAR tanggal 25 Mei 2021 yang antara lain mengatur:

PT VIM berkewajiban menyediakan dana sebesar Rp131.854.444.250,00 untuk

menyelesaikan Pembangunan Pasar RDK dalam jangka waktu 24 bulan terhitung sejak ditandatanganinya PKS atau paling lambat Tanggal 27 Mei 2021.

Namun dikarenakan pandemi, pembangunan tidak bisa diselesaikan tepat waktu dan

dilakukan addendum PKS dengan perpanjangan jangka waktu pembangunan

menjadi 36 bulan atau paling lambat diselesaikan pada Tanggal 24 Mei 2022 dengan

perubahan site plan sebagai berikut.

Kewajiban Pembangunan, PKS Awal, Addendum PKS

Ruko 127 unit, Kios 255 unit jadi 278 unit, Los 656 unit jadi

756 unit, Luas utilitas dan ruang terbuka hijau 40.766 m2 jadi

42.030 m2.

PT VIM berhak mengelola Pasar Rengasdengklok selama 25 tahun, terhitung sejak 27 Mei 2019 atau berakhir pada Tanggal 27 Mei 2044.

Pemkab Karawang berhak memperoleh pembayaran kompensasi sebesar

Rp800.000.000,00 selama masa pembangunan Pasar Rengasdengklok, dan kontribusi PAD per-tahun sebesar Rp800.000.000,00 selama masa pengelolaan Pasar RDK

oleh PT VIM.

Sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam PKS yaitu Tanggal 24 Mei 2022,

PT VIM hanya mampu membangun 210 unit kios dan 720 unit los sehingga masih

terdapat kekurangan pembangunan 127 unit ruko, 68 (278 – 210) unit kios, dan 36

(756 – 720) unit los.

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022, PT VIM belum membayar kewajiban

kompensasi Tahun 2019 sebesar Rp800.000.000,00 dan kewajiban kontribusi Tahun

2022 sebesar Rp800.000.000,00.

Kepala Bagian Kerjasama Daerah Setda kepada BPK RI menjelaskan nilai kontribusi yang dibayarkan PT VIM TA 2022 sebesar Rp800.000.000,00 merupakan hasil penilaian KJPP yang ditunjuk PT VIM, tetapi tidak termasuk daftar KJPP yang ditunjuk Pemkab Karawang. Pada saat ini, KJPP yang ditunjuk PT VIM tersebut berstatus tidak aktif/dilikuidasi.

Pemkab Karawang pada Tahun 2022 bekerjasama dengan Universitas Pasundan

membuat kajian hukum terkait PKS Pembangunan Pasar RDK.

Hasil kajian hukum diantaranya menyimpulkan penyusunan PKS BGS Pasar RDK dinilai cacat prosedur dan/atau dapat dikatakan tidak sesuai

dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang

Milik Daerah.

Ketidaksesuaian dimaksud adalah perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG dilakukan dengan cara addendum perjanjian BGS/BSG. Oleh karena itu, PKS perlu diaddendum khususnya terkait nilai kontribusi tahunan yang

harus dibayar PT VIM.

Disperindag menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AJK melalui SK Bupati Nomor 30/Kep.123-Huk/2021 untuk menilai aset dan nilai kontribusi Pasar RDK sesuai dengan perhitungan ataupun harga pasar.

Berdasarkan Perhitungan KJPP AJK, nilai kontribusi yang harus dibayarkan pihak investor ke

Pemkab Karawang sebagai berikut.

Hasil Penilaian KJPP AJK pertahun dan Besaran nilai K

kontribusi pertahun yang harus diterima Pemkab Karawang.

Tahun 2019 Rp.3.077.100.000,00

Tahun 2020

Rp.3.201.476.000,00

Tahun 2021

Rp.3.330.880.000,00

Tahun 2022

Rp.3.465.514.000,00

Tahun 2023 -