.jpg)
Justisi.id || KARAWANG – Kebakaran yang menghanguskan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Karawang, Rabu (14/10/2026) malam mengejutkan masyarakat. Peristiwa tersebut menjadi sorotan setelah Sekretaris Jenderal LSM GMBI Kabupaten Karawang, Rahmat mendesak agar penyebab kebakaran diusut secara menyeluruh dan transparan.
Rahmat mengaku prihatin atas insiden yang melanda kantor pelayanan pertanahan tersebut. Ia juga mempertanyakan bagaimana kebakaran bisa membesar, sementara kantor pemadam kebakaran (Damkar) berada di belakang kantor ATR/BPN Karawang.
“Ini sangat miris dan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Apalagi, kantor Damkar berada tepat di belakang kantor ATR/BPN. Seharusnya, keberadaan Damkar yang dekat dapat membantu mempercepat penanganan kebakaran,” ujar Rahmat.
Rahmat, juga menyinggung kabar mengenai dugaan pemanggilan Menteri ATR/BPN oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mempertanyakan apakah ada keterkaitan antara kabar tersebut dan kebakaran yang melanda Kantor ATR/BPN Karawang.
“Ini perlu menjadi perhatian serius. Ketika muncul kabar mengenai dugaan pemanggilan Menteri ATR/BPN oleh KPK, justru kantor ATR/BPN Karawang mengalami kebakaran hebat. Saya tidak mengatakan keduanya berkaitan, tetapi situasi ini harus dijelaskan melalui penyelidikan yang objektif,” tegasnya.
Ia menilai, penyebab kebakaran perlu diungkap secara terang, terlebih kantor pertanahan menyimpan berbagai dokumen penting yang berkaitan dengan hak kepemilikan tanah masyarakat.
Menurut Rahmat, keberadaan sistem sensor dan perangkat pemadam kebakaran otomatis di sejumlah ruangan, apabila memang terpasang dan berfungsi, juga perlu diperiksa oleh pihak berwenang untuk mengetahui apakah sistem tersebut bekerja sebagaimana mestinya.
Ia pun mendorong agar proses penyelidikan dilakukan secara profesional dan, jika diperlukan, melibatkan tim investigasi independen untuk memastikan penyebab kebakaran berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan teknis.
Selain persoalan penyebab kebakaran, Rahmat menyoroti dampak peristiwa tersebut terhadap masyarakat yang masih menunggu penyelesaian urusan administrasi pertanahan.
Ia mengungkapkan bahwa di Karawang masih terdapat persoalan sengketa tanah dan keluhan masyarakat terkait dokumen kepemilikan yang belum diterima, meskipun proses administrasinya disebut telah berjalan.
“Saya secara pribadi mempertanyakan kemungkinan adanya keterlibatan oknum tertentu, mengingat masih ada konflik pertanahan dengan masyarakat yang belum terselesaikan. Ada masyarakat yang mengaku telah mengikuti proses administrasi, tetapi sertifikatnya belum juga diterima,” katanya.
Meski demikian, dugaan keterlibatan pihak tertentu maupun kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran tersebut masih harus dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum.
Rahmat menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin spekulasi berkembang tanpa kejelasan. Menurutnya, pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk memastikan apakah kebakaran disebabkan oleh faktor teknis, kelalaian, atau faktor lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti.
Rahmat meminta aparat penegak hukum menangani kasus tersebut secara serius, transparan, dan independen. Ia juga mendesak pihak ATR/BPN Karawang memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi dokumen pertanahan yang terdampak kebakaran.
Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan kepastian bahwa dokumen dan data pertanahan yang masih dalam proses pengurusan tetap dapat ditelusuri serta dipulihkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Peristiwa luar biasa ini harus ditangani oleh pihak yang profesional dan independen. Penyebab kebakaran harus ditemukan agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan. Yang paling penting, masyarakat harus mendapatkan jaminan kepastian hukum atas berkas dan dokumen kepemilikan tanah mereka,” tegas Rahmat
Ia juga meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti apabila ditemukan bukti adanya tindak pidana.
Sementara itu, pihak ATR/BPN diharapkan bertanggung jawab dalam memberikan informasi dan memastikan pelayanan pertanahan bagi masyarakat tetap berjalan.
( Tir)
