.jpg)
Justisi.id || Kabupaten Bekasi _ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bantuan keuangan Provinsi dan batas desa Tahun 2026 di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, dipertanyakan.
Pasalnya, dalam kegiatan yang berlangsung Kamis (8/10/2026), sejumlah pengurus BUMDes dari desa yang menjadi sasaran monitoring disebut tidak hadir. Selain itu, pengecekan terhadap lokasi fisik kegiatan juga disebut belum dilakukan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh,Chabib Soleh, S,E,Selaku Ketua Tiem Pengembangan Potensi Desa (PPD)Kabupaten Bekasi bersama staf, Pendamping Desa Kecamatan Pebayuran H. Wawan serta sejumlah pengurus BUMDes.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, dari 12 desa yang menjadi sasaran Monev, hanya beberapa desa yang hadir, sementara sebagian lainnya tidak hadir.
Seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan kepada awak media mengatakan, pelaksanaan Monev sejauh ini dinilai lebih banyak berkaitan dengan kelengkapan dokumen administrasi.
“Dari pihak staf melalui Pak Padli, baru beberapa desa yang melakukan pengisian dokumen administrasi. Yang lainnya absen. Untuk pengecekan fisik juga belum dilakukan,” ujarnya.
Menurutnya, alasan yang disampaikan terkait belum dilakukannya pengecekan fisik adalah adanya kunjungan Kementerian Desa di Desa Bantarjaya pada hari yang sama.
“Dengan alasan pada hari yang sama ada kunjungan Kemendes di Desa Bantarjaya. Sampai sekarang satu desa pun belum ada yang dicek fisik,” katanya.
Hal senada disampaikan Pendamping Desa Kecamatan Pebayuran, H. Wawan. Ia membenarkan bahwa dari 12 desa yang dijadwalkan mengikuti Monev, hanya beberapa desa yang hadir.
“Untuk Monev di 12 desa, hanya beberapa desa saja yang hadir, yang lainnya absen. Acara Monev tertunda dan kemungkinan akan dilanjutkan nanti, karena pada hari yang sama ada kunjungan Kemendes di Desa Bantarjaya,” kata H. Wawan.
Kondisi tersebut menimbulkan sorotan dari masyarakat. Sebab, Monev terhadap program yang menggunakan dukungan anggaran pemerintah idealnya tidak hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif, tetapi juga memastikan kesesuaian antara dokumen, realisasi kegiatan dan kondisi fisik di lapangan.
Ketidakhadiran pengurus BUMDes serta belum terlaksananya pengecekan fisik dikhawatirkan membuat proses evaluasi belum dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pelaksanaan program di masing-masing desa.
Masyarakat berharap Monev dapat dilanjutkan secara menyeluruh terhadap seluruh desa sasaran, termasuk melakukan verifikasi langsung ke lokasi fisik serta mencocokkannya dengan dokumen pertanggungjawaban.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses monitoring berjalan transparan, akuntabel dan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran serta pelaksanaan program BUMDes dan bantuan keuangan pemerintah di tingkat desa.
( Kholili)
