.jpg)
JUSTISI.ID || KARAWANG – Proyek pembangunan Gedung Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (PLKB) yang berlokasi di Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan setelah ditemukan dugaan penyimpangan teknis dalam pelaksanaannya. Proyek ini dilaksanakan oleh CV. Endah Tegar Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp216.376.000 dan sumber dana dari DAK Fisik Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025. Adapun pekerjaan ini ditargetkan selesai dalam waktu 75 hari kalender, sesuai dengan SPK bernomor 000.3.2/1304/SEKRT tertanggal 16/Juli/2024.
Namun, dalam investigasi lapangan yang dilakukan oleh awak media, ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian spesifikasi teknis material bangunan. Salah satu pekerja menyebutkan bahwa besi sloof seharusnya menggunakan besi berdiameter 12 mm dan besi cincin berukuran 8 mm. Akan tetapi, hasil pengecekan langsung di lapangan justru menemukan bahwa besi sloof yang digunakan hanya berdiameter 9,14 mm dan besi cincin 6,16 mm.
Lebih lanjut, awak media mencoba melihat gambar teknis pekerjaan tersebut kepada pekerja yang ada di lokasi, namun dijawab bahwa pekerja tidak memiliki dokumen atau gambar teknis tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi dan kepatuhan terhadap standar dalam pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas publik tersebut.
Dugaan ketidaksesuaian spesifikasi ini mengarah pada potensi pelanggaran standar mutu bangunan yang tidak hanya merugikan negara secara materiil, namun juga berisiko terhadap keselamatan pengguna bangunan di kemudian hari. Di harapkan pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek itu, termasuk audit teknis dan administratif secara mendalam.
Langkah tegas dan transparan sangat dibutuhkan agar proyek yang dibiayai dari anggaran negara benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, bukan justru menyimpan potensi masalah di kemudian hari.
Penulis : Ricky
