BREAKING NEWS

Loading...

Masyarakat di Bebankan Pembuatan Sertifikat di program PTSL 150.000 Ribu Rupiah, Jika Lebih Laporkan

Januari 21, 2025, Selasa, Januari 21, 2025 WIB Last Updated 2025-01-22T09:51:18Z
'Advertisement'ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

 

Foto ilustrasi sertifikat

JUSTISI.ID || KARAWANG - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program dari Kementerian ATR/BPN, untuk masyarakat yang ingin membuat sertifikat tanah dengan murah.


Program yang digagas oleh Kementerian ATR/BPN ini dijalankan dengan melibatkan Pemerintah Desa Pemdes atau Kelurahan serta bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat.22/01/2025


Banyak beredar informasi di kalangan masyarakat bahwa pembuatan sertifikat lewat program yang telah dilaksanakan sejak 2018 tersebut tidak dipungut biaya.



Namun, pada kenyataannya PTSL tidak sepenuhnya gratis.



Pasalnya, hanya biaya sosialisasi, pengukuran, dan penerbitan sertifikat tanah yang ditanggung oleh pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



Adapun biaya lain seperti pengurusan hingga perpajakan, tetap menjadi tanggungan masyarakat atau pihak pemohon.



Namun, pemerintah tetap memberlakukan aturan terkait biaya maksimal pengajuan PTSL, agar masyarakat tidak terbebani dengan biaya yang terlampau besar.


Lantas, berapa biaya PTSL yang harus ditanggung pemohon? Agar lebih jelas, simak rincian lengkapnya di bawah ini.


foto ilustrasi Dugaan Pungli (dok Justisi.id)


Segini Rincian Biaya PTSL Terbaru



(rincian biaya ptsl)



Aturan biaya PTSL tertera dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri (Menteri ATR/BPN, Mendagri, dan Menteri PDTT).


Dalam SKB tersebut, dapat diketahui bahwa batas maksimal biaya PTSL ditentukan berdasarkan masing-masing wilayah, untuk kategori (Jawa dan Bali) berkisar Rp150.000, – (seratus lima puluh ribu rupiah).


Biaya tersebut digunakan untuk membiayai tiga kegiatan Pemdes dalam persiapan penyelenggaraan PTSL.


Adapun kegiatan yang dimaksud meliputi penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai, serta operasional petugas desa/kelurahan.


(D'Soekarya)

Komentar

Tampilkan

Terkini