.jpg)
Adanya praktik jual baju seragam di sekolah bagi anak didik baru kerap di temui di wilayah Karawang.biasanya usai penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hal itu terjadi.
Padahal,praktik jual beli seragam di sekolah dilarang berdasarkan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022. Tak lupa, Komite Sekolah sebagai wadah orangtua siswa, baik individu atau kolektif juga dilarang jual beli seragam di sekolah. Hal itu mengacu Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah di pasal 12.
Bahkan kemendikbudristek dengan tegas mengancam akan memberikan saksi berupa administrasi, pencopotan, hingga pidana jika terbukti masuk ke ranah korupsi.
Hal tersebut pun diungkapkan oleh salah satu wali murid yang tidak ingin di sebutkan namanya mengatakan,ia saya beli seragam di lingkungan sekolah.
"Saya cuman beli 3 stel, salah satunya Pakaian Seragam Batik, Pakaian Seragam Peramuka, seragam Olarga, Karena tidak bisa beli di luar jadi terpaksa beli di sekolah,"ucapnya.
Untuk seragam Batik ,Pramuka saya tidak tau harganya,yang bayar soalnya Istri. Kalau baju seragam olahraga satu stel Rp150 ribu.kebetulan untuk baju seragam olahraga saya yang bayar."jelasnya
"Di akuinya oleh pihak orang tua wali murid,bahwa dirinya merasa keberatan karena harganya yang terlalu mahal untuk sekelas baju olahraga anak SMP.
Ya kang jujur saya merasa keberatan,pasalnya dari harga yang mahal.tapi kualitasnya biasa - biasa saja.sama bahan nya dari yang biasa kita beli,"pungkasnya
Dari sini sudah muncul dugaan adanya “Pungli Jual beli seragam sekolah” antara pihak sekolah dengan komite.
"Padahhal sudah jelas Pakaian seragam secara hukum tidak dapat di wajibkan oleh pihak sekolah pada peserta didik dan atau orang tua/walinya, sebagaimana di atur dalam Pasal 181 Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014, bahwa pengadaan pakaian atau seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua atau wali peserta didik.
Larangan jual beli seragam juga dipertegas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kemdikbud) lewat Peraturan Kemendikbud 1/2021.
Hal ini sudah sepatutnya jika menjadi perhatian dan di tindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
( Yan )
.jpg "Kritik Lemah dan Bobroknya Pengawasan Dinas PUPR Bid SDA, Carim Darmawan : Pihak PUPR Tidak bisa Belajar dari yang Sudah - Sudah")