.jpg)
Justis.id || KARAWANG _ Musibah menimpa Tongkir (48), warga Dusun Kobak Gabus RT 08 RW 04, Desa Telukambulu, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang. Rumah sederhana yang ia tempati bersama istri dan tiga anaknya roboh rata dengan tanah usai diterjang hujan disertai angin kencang, beberapa waktu lalu.
Tongkir yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas mengaku tak mampu memperbaiki kondisi rumahnya yang sudah lama lapuk. Keterbatasan ekonomi membuatnya hanya bisa pasrah hingga akhirnya musibah tersebut benar-benar terjadi.
“Saya selama ini belum mampu memperbaiki rumah karena penghasilan saya tidak cukup. Makanya saya bingung dan sangat sedih ketika rumah saya roboh akibat hujan dan angin waktu itu,” ujar Tongkir dengan mata berkaca-kaca kepada awak media.
Kini ia tinggal bersama orang tuanya yang di ketahui seorang janda tua dan perlu perhatian semua pihak , mengingat orang tua Tongkir juga seorang janda dan lansia yang perlu bantuan semua pihak .
Akibat kejadian tersebut, Tongkir dan keluarganya kini hidup dalam kondisi serba terbatas. Ia berharap adanya perhatian dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Diketahui, Pemerintah Desa Telukambulu telah berupaya membantu dengan mendaftarkan Tongkir ke dinas terkait agar mendapatkan bantuan Rutilahu. Namun hingga saat ini, belum ada realisasi pembangunan yang diterima.
Saat dikonfirmasi awak media, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Karawang menyatakan akan memprioritaskan kasus rumah roboh.
“Saya akan memprioritaskan bagi rumah warga yang roboh untuk pembangunan Rutilahu,” ucapnya singkat.
Meski demikian, hingga berita ini ditayangkan, DPRKP Karawang belum terlihat meninjau langsung lokasi rumah roboh milik Tongkir. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, yang menunggu bukti nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam membantu warga tidak mampu.
Publik berharap Pemkab Karawang segera merespons musibah ini secara konkret sebagai wujud kepedulian, transparansi, dan kinerja nyata dalam menangani persoalan rumah tidak layak huni di wilayahnya.
( Red.)
