.jpg)
JUSTISI.ID || KARAWANG - Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang digadang-gadang sebagai solusi bagi masyarakat kurang mampu agar memiliki tempat tinggal layak di Kabupaten Karawang, hingga kini masih menyisakan banyak masalah. DPRKP Karawang sebagai stakeholder utama pelaksana program ini, justru dikritik karena lamban dalam menindaklanjuti kebutuhan warga.(09/07/2025)
Rutilahu merupakan program pemerintah yang bertujuan memperbaiki rumah-rumah yang kondisinya tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Namun, kenyataannya di lapangan, banyak warga tidak mampu di sejumlah kecamatan yang hingga kini belum mendapatkan bantuan meski rumah mereka dalam kondisi roboh.
Kepala Dinas DPRKP Karawang saat dimintai konfirmasi menyatakan, “Prioritas kami adalah rumah roboh dan akan langsung ditindaklanjuti.” Namun pernyataan ini bertolak belakang dengan fakta yang ditemukan di lapangan.
Di Kecamatan Jayakerta, misalnya, Rahmat, warga Dusun Puloharapan RT 05/02 Desa Kampung sawah, yang saat ini sedang sakit dan tinggal hampir di bawah reruntuhan rumahnya, belum juga mendapatkan bantuan. "Kami sudah mendaftar ke DPRKP melalui aplikasi, tapi kapan dibangun kami tidak tahu," ungkap perwakilan pemerintah desa setempat.
Begitu pula di Kecamatan Tirtajaya, Sata warga Desa Tambaksumur sudah lama rumahnya roboh rata dengan tanah. "Sudah lama rumah saya roboh, dan untuk sementara saya tinggal di rumah orang tua. Memang ada tindakan dari pemdes tapi sampai saat ini belum ada realisasi," kata istri Sata kepada awak media.
Hal serupa dialami Sata, warga Dusun Tengah1 RT 01/01 Desa Telukbango Kecamatan Batujaya. Meskipun sudah diajukan oleh pemerintah desa dan bahkan dilakukan survei, belum ada penanganan signifikan dari DPRKP Karawang. Rumahnya yang lapuk akhirnya roboh tanpa ada respons cepat dari dinas terkait.
Banyaknya kasus serupa di tiga kecamatan ini menjadi bukti bahwa kinerja DPRKP Karawang sangat dipertanyakan. Dugaan kuat muncul bahwa penanganan program ini lebih bersifat formalitas tanpa aksi nyata yang cepat untuk membantu warga miskin.
“Kami merasa kecewa, program Rutilahu yang dijanjikan belum menyentuh kebutuhan warga yang benar-benar butuh. Ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah Karawang,” ujar salah satu pengamat sosial setempat yang enggan disebutkan namanya.
Sampai berita ini diterbitkan, DPRKP Karawang belum memberikan klarifikasi atau tanggapan terkait keluhan warga dan temuan media.
(***)
