.jpg)
JUSTISI.ID || KARAWANG - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (DPD LSM GMBI) Distrik Karawang Asep Mulyana menanggapi kebijakan Operasi Jabar Manunggal yang diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sekaligus mengkritik sekaligus menawarkan solusi konstruktif demi memastikan keseimbangan dalam pembangunan daerah.(24/02/2024)
Asep mengatakan pernyataan Gubernur menyebut adanya oknum ormas yang mengganggu investasi dengan pungutan liar dalam pembebasan lahan, rekrutmen tenaga kerja, hingga pengelolaan limbah. seperti menggeneralisasi ini berpotensi men stigmatisasi ormas secara keseluruhan tanpa dasar hukum yang kuat.
"Kami meminta Gubernur Jabar Kang Dedi tidak menggeneralisasi terkait ormas ataupun LSM, kalaupun memang jika ada tindakan melawan hukum yang di lakukan Okum ormas tersebut, seharusnya pendekatan yang dilakukan adalah penegakan hukum yang adil, bukan kebijakan yang dapat merugikan partisipasi publik." ujarnya
Asep juga mempertanyakan alokasi anggaran dalam Operasi Jabar Manunggal akan tetap menghormati hak masyarakat dalam mengawasi investasi atau justru membatasi suara publik demi kepentingan korporasi. Ormas sering berperan sebagai pengawas independen untuk memastikan bahwa investasi tidak merugikan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kebijakan ini harus transparan dan tidak hanya menguntungkan pengusaha semata. Operasi Jabar Manunggal: Perlindungan atau Pembungkaman.
"Jika mengacu pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang adil. Demikian pula, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan hak bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan dan investasi. Operasi Jabar Manunggal seharusnya selaras dengan prinsip-prinsip ini, bukan menjadi instrumen untuk membungkam suara kritis masyarakat." jelasnya
Iapun mendukung Pemprov Jabar agar dapat melanjutkan investasi yang sehat dan berkeadilan, di mana keberadaannya akan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir pihak. Ormas harus tetap dilibatkan sebagai mitra pengawas dalam pembangunan guna memastikan bahwa kebijakan investasi tetap berpihak kepada rakyat." timpalnya
Sebagai langkah konkret iapun mengusulkan forum diskusi terbuka yang melibatkan Pemprov Jabar, investor, serta perwakilan ormas, termasuk GMBI. siap berdialog secara konstruktif guna menciptakan iklim investasi yang adil dan kondusif bagi semua pihak.
"Kami sangat berharap Gubernur Dedi Mulyadi bersedia membuka ruang diskusi agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat Jawa Barat.Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kami terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya
( red)
