BREAKING NEWS

Loading...

KAMI Karawang Siapkan Aksi, Soroti Mandeknya Penanganan Kasus Dugaan Korupsi

Redaksi Justisi.id
Rabu, April 08, 2026, April 08, 2026 WIB Last Updated 2026-04-08T07:35:28Z
'Advertisement'ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Justisi.id || Karawang-Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Kabupaten Karawang bersama KAMI Jawa Barat menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk desakan terhadap aparat penegak hukum terkait penanganan kasus dugaan korupsi di wilayah Karawang.

Presidium KAMI Karawang, H. Elyasa Budianto, SH., MH., menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan respons atas lambannya proses penyelesaian sejumlah kasus yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.

“Kami akan melakukan aksi sebagai bentuk tuntutan agar kasus-kasus korupsi di Kabupaten Karawang segera ditindaklanjuti dan diselesaikan secara transparan,” ujar Elyasa.

Ia menyebutkan, pihaknya akan bergabung dengan KAMI Jawa Barat untuk mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat guna menyampaikan aspirasi dan tuntutan secara langsung.

Menurut Elyasa, terdapat sejumlah kasus yang hingga saat ini dinilai mandek, baik di tingkat kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menilai, persoalan yang muncul bukan hanya kasus-kasus kecil, melainkan juga dugaan praktik korupsi yang lebih besar, termasuk yang berkaitan dengan proyek-proyek di daerah.

“Kami melihat banyak kasus yang belum ditangani secara maksimal. Tidak hanya yang berskala kecil, tetapi juga dugaan korupsi yang lebih besar di Karawang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Elyasa menyampaikan bahwa pihaknya memberikan batas waktu hingga akhir April 2026. Apabila tidak ada perkembangan yang signifikan dari aparat penegak hukum, maka KAMI akan meningkatkan langkah aksi sebagai bentuk tekanan publik.

“Aksi ini menjadi peringatan agar penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kami berharap ada langkah konkret dari aparat sebelum akhir bulan ini,” tegasnya.

KAMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas di tingkat daerah.

( Tir/ Rls)
Komentar

Tampilkan

Terkini