.jpg)
JUSTISI.ID || KARAWANG - Kasus penyelewengan dana desa kian marak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan jumlah kasus korupsi dana desa sejak 2015 hingga sampai saat ini telah mencapai 851 kasus yang menjerat 973 pelaku dan 50 persen diantaranya merupakan oknum kepala desa.Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk memberdayakan desa dan memakmurkan warganya, justru digunakan untuk kepentingan perorangan dan kelompok. Padahal program dana desa yang sudah berjalan 15 tahunan ini, sudah menghabiskan sekitar Rp610 triliun.(04/05/2025)
Seperti halnya pada desa Sukamakmur kecamatan Telukjambe Timur kabupaten Karawang pengalokasian dana desa tahap I yang seharunya di gunakan untuk merealisasikan program pembangunan diduga malah di gunakan untuk kegiatan jalan - jalan oleh oknum kades dan perangkat desa lainya juga.
Kesaksian salah satu warga setempat mengatakan pihak pemdes pada tanggal 16 Januari melakukan kegiatan wisata, jelang beberapa bulan melakukan kegiatan wisata kembali pada tanggal 26 April padahal pembangunan di desa nya tidak ada sama sekali hanya merenovasi bangunan MCK yang lama.
"Takut salah saja kang cuman pada tanggal 16 Januari dan tanggal 26 April mereka jalan - jalan namun pembangunan nya tidak ada sama sekali hanya merenovasi bangunan MCK lama di sulap lagi menjadi bangunan baru," ujar salah satu warga
Ia juga menilai kegiatan kepala desa bersama staf yang lain melakukan kegiatan wisata di rasa sangat tidak berfaedah di saat pemerintah provinsi Jawabarat melakukan gerakan efisiensi anggaran pihak kepala desa malah melakukan wisata keluar kota.
"Soalnya Gubernur jawabarat kang Dedi Mulyadi kini sedang gencar - gencarnya melakukan pemotongan anggaran demi efisiensi anggaran dengan maksud tujuan agar lebih berfokus pada pemerataan pembangunan di masing - masing wilayah ini malah sebaliknya pihak kepala desa bersama jajaran malah piknik ke luar kota," jelasnya
Demi mendapatkan sumber informasi yang valid terkait kabar tersebut akhirnya awak media ini berusaha menggali secara langsung terhadap kepala setempat, dalam pernyataan nya ia berdalih. bukan pemdes melainkan pihak keluarga nya dan untuk MCK bukan pembangunan tapi renovasi, maaff buat ke akang siap narasumbernya, maaf bila dari warga kami siap menjelaskan. tapi kalau dari media lagi ia juga siap menerima untuk bersilaturahim.
"Itu bukan pihak pemdes kang melainkan keluarga saya, sedangkan untuk MCK. itu bukan pembangunan tapi renovasi, maaf buat ke akang siap narasumbernya, bila dari warga kami siap menjelaskan. tapi kalau dari media juga kami siap menerima untuk bersilaturahim dan duduk bersama," dalihnya
Mengedepankan azas praduga tak bersalah, berharap pihak Inspektorat dan APH segera menindaklanjuti pemberitaan ini sebagai bahan pertimbangan untuk memanggil pihak kepala desa Sukamakmur untuk di mintai keterangannya terkait adanya dugaan penyelewengan dana desa tahap I yang di duga tidak di bangunkan.
(***)
